Selasa, 27 Agustus 2019

Menakar LHKPN yang Disorot ICW dan KPK Lewat Diskusi Publik


NAGiNEWS - JAKARTA, Mantan Komisioner KPKPN yang terdiri atas Chairul Imam, Winarno Zen dan Petrus Selestinus, mengelar diskusi publik. Topiknya menyoroti perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang belakangan ini ramai di media massa, karena disorot tajam oleh ICW dan KPK.
Petrus Selestinus, dalam forum diskusi publik di Jakarta, belum lama ini (Foto : istimewa)
Menurut mantan Direktur Penyidikan Tipikor Kejagung dan Mantan Ketua Sub Komisi Yudikatif KPKPN, Chairul Imam, dua lembaga tersebut menyoroti kinerja Pansel Capim KPK. Pasalnya, dianggap  tetap mengakomodasi peserta capim KPK dari unsur penyelenggara negara yang mengabaikan kewajibannya menyerahkan LHKPN kepada KPK.

“Isu itu semakin kencang disuarakan, karena seleksi capim KPK sudah memasuki babak akhir. Namun beberapa penyelenggara negara yang mengikuti seleksi capim KPK, menurut KPK belum menyerahkan LHKPN atau menyerahkan LHKPN tetapi tidak secara periodik. Faktanya masih tetap lolos seleksi capim KPK,” kata Chairul Imamdi sela-sela seminar publik belum lama ini.

Dia menjelaskan, keengganan sebagian penyelenggara negara menyerahkan LHKPN ke KPK, karena KPK tidak pernah melakukan pemeriksaan (klarifikasi dan verifikasi) kebenaran isi LHKPN terhadap penyelenggara negara yang bersangkutan. Sehingga sebagian besar penyelenggara negara berpandangan untuk apa menyerahkan LHKPN kalau hanya dijadikan berkas yang disimpan di gudang KPK.

Chairul Imam menilai, tuntutan ICW dan KPK agar  peserta seleksi yang abai menyerahkan LHKPN kepada KPK harus dipertimbangkan dalam penetapan peserta seleksi capim KPK untuk lolos tahap berikutnya, sebetulnya salah alamat.

“Persoalan penyelenggara negara yang abai menyerahkan LHKPN menjadi domain pimpinan KPK dan atasan langsung dari penyelenggara negara yang bersangkutan. Hal itu sesuai dengan Peraturan KPK No. 7/ Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN,” tandas Chairul Imam.

Petrus Selestinus, advokat senior dan mantan anggota Komisioner KPKPN (Penyelenggara Negara), salah satu pembicara dalam diskusi di rumah makan di Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan, mempertanyakan pula ihwal tersebut. Ia tegaskan dalam nada tanya, mengapa KPK baru merasa penting soal LHKPN pada saat ada penyelenggara negara yang menjadi peserta seleksi capim KPK tidak menyerahkan LHKPN.

Sementara itu, masih kata Petrus Selestinus, KPK sendiri tidak pernah merasa penting untuk memeriksa setiap LHKPN yang sudah diserahkan ke KPK. Padahal, dengan memeriksa setiap LHKPN, KPK bisa mengungkap tindak pidana korupsi melalui penelusuran asal-usul harta kekayaan dalam LHKPN.

Ia pertegas lagi, melalui penelusuran asal-usul kekayaan dalam LHKPN, maka KPK sesungguhnya mengawali sebuah proses pembuktian terbalik. Logikanya, karena setiap pejabat wajib menerangkan asal-usul seluruh kekayaan miliknya, milik istrinya dan juga anaknya dibandingkan dengan gajinya. Apakah sebanding dengan LHKPN atau tidak.

Petrus Selestinus yang juga Koordinator TPDI, menyatakan pada satu sisi penyerahan LHKPN kepada KPK menjadi salah satu kewajiban penyelenggara negara, namun pada sisi yang lain kewajiban penyerahan LHKPN itu berimplikasi melahirkan kewajiban bagi KPK untuk memeriksa dan mengumumkan LHKPN itu dalam Berita Negara. Tujuannya, agar publik mengetahui.

Sikap persisten KPK meminta LHKPN kepada setiap penyelenggara negara tidak kompatibel dengan sikap KPK terhadap LHKPN yang sudah diterimanya. Artinya, selama ini KPK tidak pernah memeriksa kekayaan setiap penyelenggara negara yang sudah  diserahkan (dilaporkan) dalam LHKPN itu. Sehingga fungsi LHKPN untuk mengungkap kejahatan KKN melalui penelusuran LHKPN nyaris tak terdengar bunyinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, tegas Petrus Selestinus, sesungguhnya sikap KPK mempersoalkan LHKPN peserta seleksi capim KPK pada saat seleksi berlangsung ibarat “menepuk air di dulang terpecik muka sendiri”. Pasalnya, karena selama ini justru KPK-lah yang mengabaikan kewajibannya untuk memeriksa kebenaran LHKPN.

Ia tambahkan, pemeriksaan LHKPN inilah yang paling ditakuti oleh para penyelenggara negara, karena ada kemungkinan KPK bisa mengungkap dugaan korupsi melalui penelusuran kebenaran LHKPN itu. Artinya, melalui metode penelusuran LHKPN, KPK bisa mengungkap kejahatan korupsi dan pencucian uang seorang PN.

Winarno Zen, salah satu pembicara yang juga Mantan Komisioner KPKPN, menegaskan bahwa di mata sebagian penyelenggara negara, LHKPN itu sebuah momok yang menakutkan. Hal itu karena penyelenggara negara tidak hanya wajib membuat LHKPN, tetapi juga wajib bersedia untuk diperiksa dan menjelaskan tentang asal-usul harta kekayaan miliknya, milik istri dan milik anaknya serta berapa nilai jual saat memperoleh harta-harta dimaksud.

Hal tersebut sebetulnya sebuah sistem pembuktian terbalik yang paling menakutkan, bahkan mengerikan bagi penyelengara negara. Namun anehnya, selama ini KPK justru menjadikan LHKPN sebagai tumpukan-tumpukan kertas yang tidak bernilai tanpa pertanggungjawaban apa pun. (yos)

0 komentar:

Posting Komentar