Minggu, 11 Agustus 2019

Ketua Bawaslu RI Abhan; SEGERA PERADILAN KHUSUS PEMILU SERENTAK

NAGiNEWS - JAKARTA, Pesta demokrasi akan digelar kembali Bulan September 2020 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota segera diselenggarakan.
Foto: Istimewa
Persiapan sejak September 2019 sampe dengan tahapan selesai Nopember 2020 mendatang.
Mengantisipasi kekurangan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  (Bawaslu) RI, Abhan mendorong segera pembentukan peradilan yang khusus menangani Sengketa Pemilu dan Pilakda serentak 2020.

Menurut Abhan, ketentuan ini telah diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa peradilan Pemilu dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional.

Dijelaskan Abhan dengan keberadaan sejumlah lembaga peradilan yang ikut menangani Sengketa Pemilu seperti Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini, dinilainya tumpang tindih.

"Dalam UU No 10 Tahun 2016 sudah diamanatkan pembentukan peradilan Pemilu, harus satu-satu lembaga peradilan yang menangani tidak usah peradilan lainnya", ujar Abhan, mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah, apalagi sekarang ada Bawaslu juga mempunyai kewenangan yang sama.

Persoalan yang pernah muncul, kata Abhan ketika Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) Oesma Sapto Odang (OSO) menggugat pencalegkannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun lalu. "Saat itu, muncul putusan yang bertentangan antara PTUN dan MA dengan MK.

Putusan PTUN dan MA Pemilu 2019 bisa ikut Caleg DPD yang juga pengurus Parpol. Tetapi, merujuk pada putusan MK terdapat larangan DPD yang merangkap jabatan dengan pengurus Parpol", tegas Abhan, kemarin sudah ada perbedaan putusan kasus OSO, ada putusan Bawaslu, MA, dan MK.

Diharapkan Abhan, ke depan harus ada catatan evaluasi menyangkut Electoral Justice System, sehingga kewenangan Bawaslu hakiki berbeda dengan kewenangan peradilan lain termasuk MK.

"Penanganan Sengketa Pemilu Bawaslu hanya menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu", tutur Abhan, hal ini yang kerap tidak disadari pemohon Sengketa Pemilu ke MK, sehingga membuat permohonan mereka ditolak.

Selanjutnya dijelaskan Abhan, jika persoalan tersebut pemohon ke MK, tidak bisa selama tidak ada persetujuan dari Parpol.

Jika, ke Bawaslu, perseorangan siapapun bisa. "Kewenangan MK juga terbatas dalam memberi legal standing (kedudukan hukum) pemohon sengketa yakni pada Parpol", urai Abhan, jika ke Bawaslu boleh perseorangan tetapi perlu dievaluasi secara menyeluruh dan masing-masing lembaga terkait penanganan Pemilu 2019. (yos).

0 komentar:

Posting Komentar