Senin, 12 Agustus 2019

Gonjang - Ganjing Rezim Pemilihan Di Daerah Dalam Sistem Pemilihan (Electoral System) Di Indonesia

Oleh, JAMIL, S.H., M.H.
(Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo)

Perdebatan sistem pemilihan di daerah, belum menemukan kata sepakat hingga saat ini, baik secara teoritis maupun secara normative sitem pemilihan di daerah apakah dimasukkan ke dalam rezim pemilihan kepala daerah secara mandiri ataukah menyatu ke dalam rezim pemilihan umum belum menemukan titik temu yang ajeg. 

Ambiguitas rezim pemilihan di daerah diawali sejak lahirnya UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tak lagi dipilih oleh DPRD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah akan tetapi dipilih secara langsung dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan structural yang ada dibawahnya. Sistem ini memiliki kesamaan dengan pelaksanaan pemilihan umum sehingga sebagian pakar mengatakan bahwa sejak kepala daerah dipilih secara langsung dan dilaksanakan oleh KPU beserta structural dibawahnya maka sebenarnya pemilihan kepala daerah sudah masuk pada rezim pemilihan umum. (Baca: Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013). Meskipun demikian, desain  UU 32 tahun 2004 masih memasukkan sistem pemilihan di daerah kedalam rezim pemilihan kepala daerah secara mandiri.

Hal itu bisa dilihat dari beberapa pengaturan berikut:
  1. UU 32 tahun 2004 secara resmi menggunakan istilah pemilihan kepala daerah bukan pemilihan umum kepala daerah
  2. Kewenangan menyelesaiakan sengketa hasil pilkada diberikan kepada Mahkamah Agung bukan Mahkamah Konstitusi (Pasal 106 UU 32 Tahun 2004)
  3. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 57 UU 32 Tahun 2004). meskipun akhirnya dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004. 
Istilah pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA) baru muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Istilah Pemilukada tersebut, kemudian gayung bersambut dengan lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 236C UU tersebut  secara tegas telah mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa hasil dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Lahirnya kedua UU tersebut menjadi titik awal perubahan rezim pilkada ke rezim pemilu serta titik awal perubahan istilah Pilkada ke Pemilukada.

Perbedaan rezim sebagaimana dijelaskan di atas, sebenarnya sudah tersurat bila mencermati sistem pengaturan kepemiluan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Rezim pilkada diatur satu bab dengan bab pemerintahan daerah, yaitu di BAB VI Pasal 18 ayat (4) bebunyi, “ Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demoktratis”.  Sedangkan pemilihan umum diatur secara khusus di bab tersendiri yaitu BAB VIIB yang secara khusus mengatur tentang pemilihan umum. Dalam bab tersebut pemilu diatur dalam 6 ayat yang pada pokoknya mengatur tentang prinsip pemilu, tujuan pemilu, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Beranjak dari perbedaan pengaturan antara pilkada dan pemilu sebagaimana dalam konstitusi tersebut, maka sangat beralasan bila antara keduanya dikatakan memiliki rezim sendiri-sendiri.

Implikasi hukum atas perbedaan rezim antara pemilihan di daerah dan pemilu nasional adalah adanya perbedaan sistem penyelesaian sengketa hasil pemilu. Sengketa rezim pemilu menjadi kompentensi absolutnya mahkamah konstitusi sedang sengketa dalam rezim pilkada menjadi kompetensi absolutnya Mahkamah Agung, sehingga, Pada Rabu, 29 Oktober 2008, ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua Mahkamah Agung (MA) menandatangani pengalihan wewenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dari MA ke MK (Janedjri M. Gaffar, 2012). Peristiwa hukum tersebut terjadi demi menjalankan amanah Pasal 236C UU. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Sejak berlakunya UU 12 Tahun 2008 ini, maka MK menjadi rujukan utama para pencari keadilan yang merasa kekalahannya dalam pilkada dicurangi oleh lawannya dan peristiwa itu semakin mempertegas bahwa rezim pilkada telah menyatu dengan rezim pemilu.

Melalui putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi menganulir kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu untuk pemilihan kepala daerah, dengan alasan kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu yang diberi oleh undang-undang 12 tahun 2008 tersebut bertentangan dengan konstitusi. Namun demikian pasal 157 UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, kembali memberi amanah pada MK untuk tetap mengadili sengketa hasil pemilu selama belum terbentuk badan peradilan khusus.

Peristiwa diatas semakin memperjalas dan memperpanjang ketidak jelasan status rezim pemilihan di daerah. Sehingga saat ini Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi dasar utama pemilihan di daerah terkesan menghindari perdebatan status rezim pemilihan di daerah dengan tidak menggunakan istilah Pilkada maupun Pemilukada tetapi menggunakan istilah pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

0 komentar:

Posting Komentar