Senin, 19 Agustus 2019

Didik Ketua Komisi I; DPRD KABUPATEN MALANG TANPA WAKIL BUPATI TIDAK MASALAH

NAGiNEWS - MALANG, Gonjang ganjing pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Malang, ditanggapi Didik  Gatot Subroto Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang tidak ada masalah, karena Plt Bupati Malang, HM Sanusi belum juga dilantik sebagai bupati definitif.
Didik  Gatot Subroto Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Foto: Istimewa.
Hal ini, juga tidak mempengaruhi jalannya roda pemerintahan, kepada wartawan Senin (19/8/2019).

Dikatakan Didik yang terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Kabupaten Malang dari PDI Perjuangan ada Wakil Bupati atau tidak, sepanjang pengorganisasiannya di Pemkab Malang itu bagus tidak ada problem.

"Keberadaan wakil dalam sebuah kepemimpinan daerah, fungsinya hanya untuk memperingan kinerja bupati.

Namun, meski tak ada wakil, bupati masih punya sekretaris daerah, kepala dinas, camat dan kepala desa yang siap menjalankan roda pemerintahan," jelas Didik, matan Kepala Desa Tanjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disampaikan Didik, walau tidak ada Wakil Bupati tidak masalah, yang penting jajaran struktural birokrasi berjalan baik.

Namun demikian, di dalam struktur kepemimpinan ada bupati dan wakil bupati. Kalau wakil itu ada, akan membantu kinerja bupati dalam melaksanakan tugas.

"Kewenangan sepenuhnya dalam usulan nama wakil bupati merupakan hak dari partai pengusung.

Skemanya, partai pengusung mengajukan nama kepada bupati, kemudian bupati akan menyampaikannya ke Kementerian Dalam Negeri", himbau Didik, partai pengusunglah yang mengajukan nama ke Bupati, nanti Bupati yang mengusulkan ke Kemendagri, setelah itu Mendagri menanggapinya dengan turunan surat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko berpendapat, jika Bupati Malang definitif ditetapkan pada bulan Agustus nanti, parpol pengusung juga harus bergerak cepat untuk menentukan nama Wakil Bupati Malang.

Kemudian diserahkan ke bupati definitif, dimana  nantinya diteruskan ke DPRD dan akan dibahas dalam rapat pleno.

Menurut Sasangko, jika sampai berakhirnya bulan Agustus 2019 tidak ada pengajuan nama calon Wakil Bupati Malang, bisa kemungkinan jabatan Wabup kosong.

"Ya kalau molor sampai bulan September, akan sulit, artinya tidak bisa lagi,” jelas Sasangko, terpilih lagi untuk empat periode sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malang dari PDI Pembaharuan. (rik/bala)

0 komentar:

Posting Komentar