Jumat, 09 Agustus 2019

Atribusi Wewenang Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

Oleh : Jamil, S.H., M.H.
(Anggota BAWASLU Kabupaten Sidoarjo)
Wewenang merupakan modal dasar bagi lembaga Negara untuk melaksanakan tugasnya-tugasnya. Tanpa adanya wewenang lembaga Negara akan menjadi lembaga muspro dan mubaddir. Dalam system negara hukum seperti Indonesia, Negara sebagai lembaga kekuasaan harus dijalankan oleh lembaga yang memiliki wewenang yang jelas (wetmatigheid van bestuur). Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan penyelenggara Negara (pemerintah). Wewenang pemerintah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan demikian  (Lukman Hakim, 2012:122).

Saat ini terdapat tiga undang-undang aktif (Hukum Positif) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati maupun walikota (Pemilihahan Kepala Daerah) yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, ketiga undang-undang tersebut memposisikan pengawas tingkat Kabupaten/Kota sebagai pengawas tidak tetap (ad hoc) yang dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai (Pasal 24 UU No. 1/2015).

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), telah mereformasi status pengawas pemilihan umum tingkat Kabupaten/Kota dari status tidak tetap (ad hoc) menjadi Badan Pengawas Pemilu yang bersifat tetap (Pasal 89 ayat (4) UU Pemilu) dengan atribusi wewenang melakukan pengawasan dan penindakan atas tahapan pemilihan umum bukan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian saat ini tidak ada lembaga pengawas ditingkat kabupaten/kota yang terbentuk apa lagi memiliki wewenang mengawasi dan menindak pelanggaran tahapan pemilihan kepala daerah.     

PENUGASAN BAWASLAU KABUPATEN/KOTA

Solusi atas kekosongan lembaga pengawas tingkat kabupaten/kota tersebut adalah membentuk pengawas ad hoc sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 2015, namun kalau solusi ini yang dipilih sebagai kebijakan resmi (formal policy), menurut penulis sangat tidak bijak karena menyia-nyiakan Badan Pengawas Kabupaten/kota yang sudah ada, apalagi pembentukan badan ad hoc pasti membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sederhana, akan lebih bijak jika menugaskan lembaga pengawas yang sudah ada (Bawaslu Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan tugas pengawasan pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota, dengan syarat harus ada dasar hukum yang menegaskan wewenang tersebut. Berkaitan dengan dasar hukum tersebut ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu:

Pertama, melakukan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun solusi ini kembali pada iktikad baik (good will) lembaga DPR dan eksekutif, selama kedua lembaga tersebut tidak memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan atas UU Pemilihan Kepala Daerah yang kini positif (berlaku) dan memasukkan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang memilki wewenang melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah ditingkat Kabupaten/Kota,maka tetap tidak  ada solusi atas problem hukum diatas.

Kedua, melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam uji materi ini bukan memposisikan MK sebagai negative legislator tetapi memerankan fungsi MK sebagai lembaga penafsir akhir (formil) atas konstitusi (the final interpreter of the constitution). Oleh karenanya keinginan pemohon atas uji materi yang akan diajukan kelak bukan untuk membatalkan/menegatifkan sebuah pasal tertentu tetapi memohon kepada majelis MK untuk memberikan tafsir bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang ada dalam UU Pemilu adalah lembaga yang sama dengan panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana termaktub dalam UU Pemilihan Kepala Daerah, syukur-syukur wewenangnya juga dianggap sama.

Hal ini sangat beralasan karena beberapa alasan berkut:

  1. Undang-undang Dasar hanya mengatur penyelenggara pemilu dalam satu rezim pemilu saja yaitu pada Pasal 22E ayat (5), sedangkan dalam pasal 18 UUD NRI 1945 tidak satupun pasal yang menyinggung penyelenggara pemilu. Pasal 18 ayat (4) hanya mengatur cara pemilihan kepala daerah yang harus dilaksanakan secara demokratis. 
  2. Undang-undang pemilukada (UU Nomor 22 Tahun 2007) pernah meletakkan sistem pemilihan kepala daerah satu rezim dengan pemilihan umum sehingga saat itu istilah yang populer adalah Pemilukada bukan Pilkada.  
  3. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pemilukada masih tetap ada pada satu pengadilan yaitu Mahkamah Konstitusi yang bisa tafsiri bahwa antara pemilukada dan pemilu tidak berbeda rezim. 
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah merubah Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menjadi payung hukum bersama antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sehingga sangat logis manakala UU Pemilu khususnya yang berkaitan dengan wewenang penyelenggaranya juga dijadikan dasar bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Ketiga, Bawaslu mengeluarkan peraturan yang materi muatannya memberikan tafsir atas posisi Bawaslu kabupaten/kota yang kini eksis. Namun penulis sangat tidak merekomendasikan cara ini karena pasti akan sangat mengundang perdebatan. Bawaslu memang memiliki wewenang memberikan tafsir atas bunyi pasal dalam UU kepemiluan tetapi sebatas hanya menyangkut teknis pelaksanaan tugas lembaga structural yang ada dibawahnya bukan menyangkut wewenang fundamental yang dimiliki lembaga pengawas pemilu.

PENUTUP

Upaya untuk mengisi kekosongan lembaga pengawas tingkat kabupaten/kota sangat urgen untuk segera dilakukan mengingat pemilihan kepala daerah 2020 sudah di depan mata. Jika masih tetap sebagaimana perundang-undangan pilkada yang saat ini positip (berlaku) tanpa ada penegasan eksistensi Bawaslu kabupaten/kota, maka akan sangat rentan menimbulkan persoalan hukum yang sangat besar dan Bawaslu kabupaten/Kota akan waswas menjalankan tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilihan kepala daerah.   

0 komentar:

Posting Komentar