Senin, 05 Agustus 2019

Ada Dua Isu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2020

NAGiNEWS - JAKARTA,  Koordinator Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Friz Edward Siregar mengatakan ada dua isu besar menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. Penggunaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota titik tolak berada di Panwaslu Kabupaten/Kota dalam fungsi pengawasan dan rencana judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) UU ini, sehingga lebih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Foto: Koordinator Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Friz Edward Siregar.

"Kita harus menyiapkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sesuai dengan kondisi sekarang, " tegas Fritz dalam Rapat Evaluasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, di Jakarta, Senin malam, (5/8/2019).

Lanjut Fritz, persoalan dalam tahapan pendaftaran harus dicermati lebih mendalam, sehingga mengharapkan masukan apa saja yang akan diusulkan dari berbagai pihak.  "Apakah ada dokumen yang disembunyikan dan ada dokumen yang harus disampaikan kepada KPU dan Bawaslu atau apa yang menjadi isi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melewati undang-undang," tegas Fritz pada arahan pembukaan FGD.  Fritz berharap evaluasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota jangan ada bagian yang miss dalam penyudunan PKPU, dan inilah yang kita usulkan menjadi perubahan atau bisa menjadi catatan bagi KPU dalam hal pengawasan.

Fritz memberi contoh "Dalam hal pengawasan dana kampanyenya, rekening Partai Politik (Parpol), maupun tokoh Parpol, apakah harus diawasi, bagaimana proses sengketa yang muncul dalam jalur hukumnya, dan bagaimana cara kita merespon hal tersebut, karena ini semua bisa diusulkan untuk dimasukan dalam perbawaslu", ujar Fritz.
FGD tersebut hadir Bawaslu Kabupaten Lebak, Bawaslu Kota Makassar, sebagai narasumber serta Kepala Bagian Hukum beserta staf Sekretariat Bawaslu. (*)

0 komentar:

Posting Komentar