Sabtu, 19 Juni 2021

Kepala BKPSDM Nurman Ramdansyah; KOUTA CPNS 2.560 KABUPATEN MALANG

NAGiNEWS, MALANG - Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sedikit bernafas lega, karena ada penambahan kuota penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 2.560.

Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah. 

Dijelaskan Nurman kepada wartawan, awalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberi kuota P3K untuk guru sebanyak 2.081 orang, namun kini berubah menjadi 2. 560 orang. “Kami mendapatkan tambahan menjadi 2.560 orang. Penambahan ini, berdasarkan surat Kepmenpan RB Nomor 809 Tahun 2021 tanggal 29 April. Kabupaten Malang mendapat formasi ASN 2.560 orang", ungkap Nurman, Jumat (18/6) di Pringgitan,  Kabupaten Malang.

Jumlah tersebut, kata Nurman akan dibagi menjadi dua formasi, yakni 2.206 untuk P3K, dan 354 untuk CPNS. Untuk formasi P3K, akan dibagi lagi menjadi tiga bagian. Terbanyak, sejumlah 2.081 formasi akan diberikan untuk posisi guru, 124 kuota untuk tenaga kesehatan, dan 1 orang untuk tenaga teknis. “Formasi CASN ada sebanyak 354 orang, rinciannya 239 untuk tenaga kesehatan, dan 115 formasi untuk tenaga teknis", papar Nurman calon doktor Universitas Merdeka Malang.

Menurut Nurman, dilakukan atas dasar kebutuhan, sedangkan jadwal dan informasinya masih menunggu dari pemerintah pusat. “Untuk jadwal kapan pendaftarannya masih menunggu informasi lanjutan dari pusat.

Berdasarkan Surat Kepala BKN tanggal 28 Mei tahun 2021 nomor 4761/BKP-10/SD/K masih ada beberapa peraturan yang belum ditetapkan, maka penerimaan P3K dan CPNS masih belum dibuka hingga ada pengumuman selanjutnya", jelas Nurman, mantan Camat Kepanjen, mengimbau kepada seluruh warga, agar menyiapkan berkas yang diminta. "Setiap tahun ada sekitar 800 PNS pensiun, dan yang terbanyak adalah guru. Jadi, tidak seimbang dengan kouta penerimaan CASN dan yang pensiun", ungkap Nurman, pihaknya sudah mengusul sesuai kebutuhan, tetapi ini adalah kebijakan pusat.(ris/rik/oskar).

Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko; PERUBAHAN RPJMD KOTA MALANG DISESUAIKAN PANDEMI COVID-19

NAGiNEWS,MALANG - Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika pada Rapat Paripurna (Kamis, 17/6/2021) lalu, agenda jawaban Walikota Malang Atas Pandangan Umum Fraksi, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Walikota Atas Ranperda Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD harus disesuaikan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko (Foto: Istimewa).

Rapat bertempat di Ruang Paripurnan DPRD Kota Malang, dibuka dan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdurrochman. Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengatakan bahwa RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 Nomor 1 Tahun 2019 telah ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2019. RPJMD tertuang visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Malang selama lima tahun", ujar Edi

Dikatakan Edi, visi dan misi Kota Malang, yaitu Kota Malang Bermartabat. Visi tersebut mengandung maksud, bahwa Bermartabat hakikatnya merupakan bentuk realisasi dan kewajiban pertanggungjawaban manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin", tandas Edi, politisi Partai Golkar.

Lanjut Edi, istilah Martabat menunjuk pada sebuah harga diri kemanusiaan yang memiliki arti kemuliaan, sehingga dengan visi Kota Malang Bermartabat, diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan, dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya", papar Edi, bahwa pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Maka dari itu, kata Edi, terdapat beberapa hal yang membuat Pemerintah Kota Malang melaksanakan perubahan RPJMD dan merasa perlu dilaksanakan perubahan tersebut. "Perubahan RPJMD, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan turunannya, menyangkut seluruh Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan program kegiatan serta sub kegiatan yang baru, sehingga hal ini harus dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang salah satunya adalah perubahan RPJMD", jelas Edi, selain itu, bencana nasional berupa Covid-19 memaksa Pemerintah Daerah untuk merealokasikan anggaran khusus untuk penanganan pandemi.

Secara terpisah Walikota Malang, Sutiaji mengatakan perubahan RPJMD hampir dilaksanakan oleh sebagian besar Kabupaten atau Kota di Indonesia. "Kota Malang, beberapa indikator mengalami perubahan. Namun visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikatornya tetap. Perubahan dalam RPJMD yang terbatas pada target indikator kinerja tujuan dan sasaran meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Reformasi Birokrasi dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Menanggapi perubahan RPJMD", ungkap Sutiaji, tidak hanya Kota Malang yang mengalami perubahan RPJMD. Melainkan hampir seluruh Kota atau Kabupaten di Indonesia yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Lanjut Sutiaji, menjelaskan, Kota Malang menyerap 27 persen dari seluruh anggaran yang diwajibkan diserap 50 persen untuk penanganan Covid-19.

“Beruntung Kota Malang tidak seperti India. Kalau seperti India, anggarannya tidak cukup. Serapan 27 persen dari yang seharusnya 50 persen menandakan bahwa Kota Malang dapat mengontrol penyebaran Covid-19", urai Sutiaji, mantan Wakil Walikota Malang.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengungkapkan bahwa Perubahan RPJMD wajib dilakukan. “Perubahan RPJMD harus dilakukan oleh Kota atau Kabupaten bahkan Provinsi se-Indonesia. Karena tidak mungkin dapat dicapai dengan kondisi seperti ini. Jika tidak dicapai, maka menunjukkan kinerja yang kurang bagus, sehingga perlu penyesuaian, dan kita akan melihat atau menyoroti indikator apa saja yang diubah pada RPJMD Kota Malang", jelas Made, Ketua DPC PDIP Kota Malang.

Menurut Made, untuk target waktu dan nilainya, mungkin  dapat memaklumi. Tetapi tetap tidak boleh mengubah secara keseluruhan. Karena RPJMD bagian dari visi misi. “RPJMD bagian dari ‘GBHN’ Kota Malang. Apa yang sudah disepakati di awal bersama Dewan terdahulu. Kondisi perubahan RPJMD menyesuaikan dengan adanya Covid-19. Selain itu, harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk komitmen janji Walikota periode 2018-2021", kata Made, merupakan janji politik Sutiaji dan Edi. (man/hans/oskar).

Diprakarsa MPD dan Satgas NU Malang Raya; 650 ORANG VAKSIN DI KAMPUS UNIBRAW MALANG

NAGiNEWS, MALANG - Masyarakat Malang Raya membludak datang untuk vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya Malang, Kamis (17/6/2021) dari pukul 07.00 WIB sampai selesai pukul 13.00 WIB, sebanyak 650 orang melibatkan 35 dokter dan sejumlah tenaga medis.

Pelaksanaan Vaksin jenis Astra ini, diprakarsa oleh Malang Peduli Demokrasi (MPD) Malang Raya bekerja sama dengan Satuan Tugas Covid-19 NU Malang Raya, Dinas Kesehatan Kota Malang, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Malang, KNPI Kota Malang, Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang.

Menurut Koordinator MPD Malang Raya, Imam Muslikh ada sebanyak 1.300 orang yang mendaftar, tetapi yang bisa divaksinasi hanya sebanyak sekitar 650 orang. "Kami hanya menyediakan sekitar 700 vaksin, tetapi yang mendaftar sekitar 1.300 orang. Petugas hanya bisa melaksanakan sampai dengan pukul 13.00 WIB", ungkap Imam, melibat 35 dokter dari kelima Puskesmas dan sejumlah tenaga medis.

Selanjutnya dijelaskan Imam, bukan kami menolak untuk semua yang terdaftar divaksin. "Kami sudah mengantisipasi akan membludak, tetapi tenaga yang tersedia masih kurang", ujar Imam, yang didampingi Pembina MPD Malang, Raya George da Silva, dan Indra Setyadi, yang belum kemungkinan akan dilaksanakan gelombang kedua akhir bulan Juni 2021.

Pelasksanaan ini, melibatkan anggota MPD Malang Raya Agus, Jimmi, Chris, Yuni, Sisca, dan Devi  mengatakan, berterima kasih kepada para dokter dan tenaga medis yang telah membantu terlaksananya proses vaksinasi sampai selesai. "Kami ucapkan kepada rekan-rekan KNPI, Banser, Pimpinan Unibraw, Pemkot Malang, IDI Cabang Kota Malang telah melayani masyarakat dengan iklas", tutur Imam, masyarakat yang datang dari berbagai kalangan.

Secara terpisah Ketua Satgas NU Malang Raya, dr Syfa Mustika menjelaskan kepada wartawan, proses vaksinasi melibatkan 35 dokter yang datang dari lima Puskesmas kecamatan yang ada di Kota Malang. "Kami sudah menjalankan sesuai protokol kesehatan dan sudah sesuai Protap Vaksinasi," ungkap dr Syfa, berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat dan para medis yang telah bekerja sekitar enam jam.

Dikatakan dr Syfa, yang belum divaksinasi masih terbuka untuk masyarakat dibuka lagi pada Minggu (20/6/2021) di Kantor NU Kota Malang, Jl Kawi Kota Malang. "Kami masih membuka kesempatan untuk masyarakat vaksinasi", ujar dr Syfa, terbuka untuk umum bagi masyarakat.

Hadir pada kesempatan itu, Komandan Kodim O883 Kota Malang, Letkol Ferdian Primadhona, Wakil Rektor Unibrawa menyaksikan proses pelaksanaan vaksinasi. Sampai acara vaksinasi selesai pukul 13.00 WIB ditunggu kehadiran Walikota Malang Sutiaji dan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana tidak hadir, berhalangan karena menghadiri Sidang  Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang (ris/oskar).

Sabtu, 12 Juni 2021

Mengenal Lebih Jauh Sosok Kapolresta Malang AKBP Budi Hermanto; WARGA MENANTI IDE CEMERLANG DAN MERASA AMAN

NAGiNEWS, KOTA MALANG - Mengenal lebih jauh seorang Kapolresta Malang Kota  Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Budi Hermanto, perwira menengah Polri kini menduduki jabatan Kapolresta Malang Kota menggantikan Kombes Pol Leonardus Simarmata, sesuai Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1129/VI/KEP/2021 yang di keluarkan pada 1 Juni 2021 lalu dan baru dilantik di Markas Polisi Daerah (Mapolda) Jawa Timur oleh Irjen Polisi Nico Afinta.

Kapolresta Malang Kota  Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Budi Hermanto (Foto: Istimewa).

Sebelumnya masyarakat Kota Malang yang terdiri dari beragam etnis, agama, suku, budaya berbangga, karena Kapolresta Malang Kota telah mencatat segudang prestasi. Salah satu kebanggan adalah menerima penghargaan Pin Emas Kapolri sebanyak 2 (dua) kali yaitu Oktober 2020 dan Pebruari 2021 dipersembahkan Kombes Pol Leonardus.

Tercatat prestasi yang dipersebahkan oleh AKBP Budi Hermanto berhasil membongkar sejumlah kasus besar membuat namanya semakin meroket dan dikenal masyarakat serta petinggi Polri.

Budi Hermanto, kelahiran Pekanbaru, Riau 44 tahun  lalu telah membongkar beberapa kasus tindak kriminal. Dalam bertugas dan berkarya memiliki motto hidup, “Lebih Baik Hidup Sehari Sebagai Macan, daripada Hidup Seratus Tahun Sebagai Domba”.

Sebelum menjabat Kapolresta Malang Kota,Budi Hermanto akrab disapa Buher menjabat Wakil Direktur (Wadir) Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan. Sederet kasus kriminal berhasil dituntaskan oleh lulusan Akpol 2000.

Buher pernah menjabat sebagai Wadir Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan pada Pebruari 2020. Satu bulan kemudian, Ia berhasil menangkap bandar kakap narkotika dengan barang bukti 208 kilogram sabu-sabu dan 53.969 butir ekstasi.

Lima bulan kemudian, Buher memimpin tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel, kembali menyita 300 kilogram sabu-sabu asal Malaysia, tepatnya tanggal 6 Agustus 2020. Saat menjabat sebagai Kapolres Batu, Buher mempelopori terciptanya Aplikasi Apel Batu untuk mendukung pariwisata di Kota Apel tersebut.

Aplikasi ini, diluncurkan untuk membantu wisatawan dalam mencari informasi penunjuk jalan, hotel, SPBU, ATM, rumah sakit, dan menyediakan informasi kuliner. Tidak hanya untuk wisatawan, Aplikasi Apel Batu juga melayani masyarakat umum yang akan terhubung langsung pada Command Centre Polres Batu.

Buher anak pasangan Almarhum Muhammad Nasir dan Hj Safniyati pernah melakukan kerjasama dengan Kick Andy Foundation untuk membagikan kaki palsu kepada penyandang disabilitas. Saat itu,  Polres Batu menjadi pihak pertama yang membagikan kaki palsu dalam lingkup Polda Jawa Timur.

Polres Batu bersama Paskhas TNI Angkatan Udara juga pernah membentangkan bendera raksasa seluas 800 meter persegi di langit bandara Abdul Rahman Saleh, dan berhasil tercatat di Rekor Muri.

Buher juga mencetuskan ide untuk mengabadikan Katjung Permadi sebagai nama jalan, menggantikan Jalan Munif atau Jalan Bhayangkara. Katjung Permadi gugur, karena mempertahankan Garya Dermakarse dalam Agresi Militer Belanda kedua pada 1948.

Buher pernah menduduki jabatan sebagai Kapolres Blitar, hanya menjabat selama empat bulan, namun Ia mampu menunjukan dedikasi yang membuat warga Blitar dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat merasa kehilangan sosok yang memiliki jiwa sosial yang tinggi ini. Pada acara perpisahannya sebagai Kapolres Blitar, Buher mengadakan acara “Blitar Berbagi Senyum” dengan agenda pelatihan dan pembagian Al Qur’an Braille, kursi roda, dan kaki palsu untuk penyandang disabilitas.

Setiap  kepemimpinan Buher selalu menciptakan ide-ide cemerlang dan cerdas seperti mencegah arogansi di lingkup kepolisian, yang berbunyi “Jika Jadi Pempimpin Belum Bisa Mensejahterakan Anak Buah, Jangan Membebani Anak Buah.”

Itulah kesan-kesan dari masyarakat dan Pemda dimana Buher bertugas dan berkarya. Ada anggota masyarakat yang sampe meneteskan air mata mendengar Buher pindah tugas. Masyarakat Kota Malang akan melihat ide-ide yang menyentuh masyarakat untuk Polri sebagai pengayom, membimbing, dan menjaga tertib berlalulintas, rasa aman dan warga menjadi polisi bagi lingkungan sendiri..Semoga sukses dan bintang satu di pundak menanti Buher. (berbagai sumber/rik/sam/ris/oskar)

Jumat, 11 Juni 2021

Trash Hero Tumapel; BERSIH SAMPAH DI COBAN SIUK KABUPATEN MALANG

NAGiNEWS, MALANG - Tim Trash Hero Tumapel Malang Raya melakukan Clean Up (bersih-bersih) untuk yang ketujuh kali di Coban Siuk, Desa Taji, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jumat (11/6/2021) dari jam 7 WIB sampai selesai.

Tim Trash Hero Tumapel Malang Raya di bawah pimpinan Leader Anny Meilia Shofa melakukan pemungutan sampah di taman wisata tersebut dan sepanjang air terjun. "Kami melakukan clean up pembersihan mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi, berhasil mengumpul 4 (empat) kantong", ujar Meilia, didampingi Pembina Trash Hero Tumapel Malang Raya, George da Silva.

Lanjut Mel panggilan akrabnya menjelaskan, bahwa semua sampah terkumpul dilakukan audit oleh relewan Trash Hero Malang Raya. "Setelah kami mengaudit jenis sampah dan merek hasil akhirnya terdapat 11,5 kilogram", tutur Mel, bersama relawan 11 orang dewasa dan seorang anak yang terdiri dari mahasiswa dan peduli sampah.

Menurut Mel sejak berdirinya Trash Hero Malang Raya di bawah koordinatornya sejak tahun 2017 sudah 76 kali melakukan clean up. "Di Coban Siuk di Desa Taji sudah sebanyak 7 (tujuh) kali", jelas Mel, ternyata sampah yang ditemukan semakin berkurang, sebelumnya sampah seberat antara 15 - 20 kilogram.

Minggu lalu Tim Trash Hero Tumapel Malang Raya, Minggu (6/6/2021) di Taman Wisata Marbabu, Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 4 (empat) kilogram. "Ternyata edukasi dan sosialisasi jangan membuang sampah di sembarang tempat cukup berhasil, karena masih ada sampah yang dibuang sembarangan semakin berkurang", tegas Mel, yang menjadi masalah adalah tidak tersedianya tempat sampah, sehingga para pengunjung wisata membuang di sembarang tempat.

 Tim Trash Hero Tumapel, bahwa telah melakukan pembersihan di wilayah wisata Kabupaten Malang, petugas tetap memungut retribusi  kendaraan per sepeda. "Akan lebih bijak bila pihak pengelola bekerjasama dengan Trash Hero Tumapel, termasuk biaya masuk dan parkir kendaraan di area ekowisata, ketika program clean up mingguan dilaksanakan", harap Mel, sang penari Bali sampe ke mancanegara. (ris/oskar)

Kamis, 10 Juni 2021

Bupati Malang HM Sanusi; PELESTARIAN LINGKUNGAN SIAP AMBIL ALIH KEWENANGAN PERHUTANI KELOLA HUTAN 115 HEKTAR

NAGiNEWS, MALANG - Bupati Malang, HM Sanusi mengajukan  usulan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait agar pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Malang dari Perhutani diserahkan ke Pemkab Malang.

Foto: Istimewa

Sanusi, berharap pemerintah pusat mengeluarkan moratorium tidak ada lagi pemotongan kayu, karena ini membahayakan keberlangsungan dan keberadaban manusia. "Pemkab Malang mengusulkan pengelolaan hutan di Kabupaten Malang dari Perhutani diserahkan ke Pemkab Malang. Pengelolaan hutan dilakukan oleh pemerintah daerah sudah diterapkan di luar Pulau Jawa", ujar Sanusi kepada wartawan, Kamis (10/6/2021), sehingga bukan hal mustahil diterapkan juga di Kabupaten Malang, karena sudah diterapkan di daerah lain.

Menurut Sanusi, seperti di luar Jawa, semua itu akan dicukupi Pemkab Malang. Karena itu, nanti anggaran pengelolaannya ada di Pemkab Malang. "Bukan tanpa alasan pihaknya mengusulkan, agar pengelolaan hutan yang saat ini, dilakukan Perhutani dan harapannya dapat diambilalih kewenangannya oleh Pemkab Malang. Alasan utama pelestarian lingkungan", kata Sanusi, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, setiap tahun, setiap hujan selalu mendapat kiriman longsor.

Hal ini, diungkapkan Sanusi, diduga hutan di atas itu gundul. Setiap longsor mesti membawa bongkahan kayu dalam bentuk potongan-potongan. "Ada 115 ribu hektar lahan atau area hutan yang nantinya siap diambil alih kelolanya oleh Pemkab Malang dari Perhutani. Sebarannya ada di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Malang Selatan yang paling banyak", tutur Sanusi, politisi dari PDIP Kabupaten Malang.

Sedangkan tahapan atau usulan ini, menurut Sanusi masih dilakukan pembahasan lebih lanjut. "Hal ni, sedang dibahas oleh perguruan tinggi, dari pakar dan Kementerian saat ini sedang dikaji. Hanya saya sudah mengusulkan ke Kementerian secara lisan. Saya sampaikan bahwa ada perlakuan yang adil antara Jawa dan luar Jawa terkait Pengelolaan Hutan", harap Sanusi, terkait usulan Pemkab Malang terkait kewenangan Perhutani tergantung dari Kementerian dan berharap PP dicabut serta kembali ke undang-undang terkait hal tersebut. (rik/ris/oskar)

Selasa, 08 Juni 2021

Anggota DPR Komisi IX Krisdayanti; AKSI SATPOL PP PONTIANAK KALBAR MEMATAHKAN UKELELE PENGAMEN TIDAK MENDIDIK

NAGiNEWS, JAKARTA - Aksi anggota Satpol PP di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), mematahkan Ukulele pengamen menjadi viral. Anggota DPR RI Krisdayanti mengatakan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi pengamen, bukan perusakan seperti yang dilakukan oleh Satpol PP tidak mendidik.

Anggota DPR RI Krisdayanti

Krisdayanti merasa prihatin, tentunya anak-anak perlu pembinaan dan sarana. "Semestinya Satpol PP lebih bijak. Perusakan bukanlah solusi. Wilayah ketegasan Satpol PP di Kalbar, khususnya Pontianak, harusnya lebih bijak. Merusak bukanlah solusi dan teladan", ungkap KD panggilan akrab Krisdayanti 

Krisdayanti yang juga artis ini, merasa sangsi jika Ukulele yang dirusak itu barang sitaan 3 (tiga/ tahun. "Perusakan Ukulele yang sengaja direkam itu, dilakukan demi mendapatkan perhatian. Saya agak sangsi dengan pernyataan Pemda bahwa Ukulele tersebut adalah barang sitaan 3 (tiga) tahun lalu dan terlihat unsur sengaja merekam video supaya mendapat perhatian", prihatin Krisdayanti, anggota Fraksi PDIP.

Bermusik, kata Krisdayanti, mengajarkan rasa. Dia mengatakan berkesenian lebih baik daripada mencuri. "Bermusik mengajarkan kita rasa, termasuk rasa lapar. Mereka menahan krisis pandemi dan harus turun ke jalan untuk ngamen. Semua karena dorongan tanggung jawab. Kalau mereka bisa berkesenian, lebih baik daripada jadi maling", tutur Krisdayanti, Diva Indonesia kepada wartawan, Senin (8/6/2021) di Jakarta.

Sebelumnya, video seorang anggota Satpol PP di Pontianak mematahkan sejumlah ukulele viral di Media Sosial (Medsos). Aksi oknum Satpol PP tersebut dinilai arogan dan tak solutif dalam penanganan pengamen.

Wali Kota Pontianak Edi Kamtono meminta maaf terkait ulah oknum Satpol PP tersebut. Dia berjanji akan memberikan sanksi tegas dan mengganti ukulele pengamen yang rusak. "Saya menyampaikan permohonan maaf atas perusakan ukulele oleh oknum Satpol PP Pontianak, dan saya akan berikan sanksi yang tegas terhadap oknum tersebut," kata Edi, Selasa (8/6/2021). (yos/oskar)