Senin, 26 Juli 2021

PENDEKATAN KEBIJAKAN POLITIK PPKM DARURAT ATAU LOCKDOWN

 

Oleh: George da Silva

Mahasiswa Pascasarjana Konsentasi Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang

PENDEKATAN kebijakan apapun dilakukan oleh pemerintah tidak dapat lepas dengan politik di situasi yang serba darurat ini. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bertambah angka kematian, maupun positif terjangkit, dan kesembuhan. Berita di media massa dan online termasuk New Malang Pos (Rabu, 21/7/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas nama pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dengan harapan menekan lonjakan kasus Covid-19. Sebelumnya, berlangsung dari 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021, diperpanjang selama 5 (lima) hari hingga 25 Juli 2021. Kebijakan ini, akan dibuka longgar secara bertahap mulai 26 Juli, tetapi dengan persyaratan jika kasus positif Covid-19 menurun.

Pendekatan kebijakan dan politik pada suatu negara hampir sulit dipisahkan, karena  politik mempunyai peran sangat dominan dalam sendi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Kebijakan ini berhasil, apabila pendekatan politik dimainkan oleh aktor-aktor politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Apalagi dimainkan para elit Partai Politik (Parpol) yang sedang berkuasa, ataupun Parpol koalisi. Kebijakan dan politik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain memiliki hubungan sangat erat. Kebijakan dan politik, memiliki rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks. Kita sebut pembuatan kebijakan menghasilkan proses, pelaksanaan, tindakan dan akibat.

Kompas, Rabu (21/7/2021) Covid-19 merenggut 712 pesien Isolasi Mandiri (Isoman) di seluruh Indonesia. Kematian pasien Isoman menjadi fenomena baru seiring dengan meluasnya pandemi Covid-19. Belum tercatat di  Jawa Timur (Jatim), dan di Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) sampai saat ini, data resmi pemerintah melaporkan kematian pasien Isoman belum ada.

 Jangan Uji Coba

Pemerintah jangan pernah niat melakukan uji coba dengan wabah/pandami Covid-19 kepada rakyatnya. Setiap hari meminta korban, menyerang rumah penduduk mulai dari pedesaan sampai di kota-kota. Virus ini, tidak melihat arah angin, tetapi ibarat bunga membawa harumnya bertebaran seluruh penjuru. Diberlakukannya PPKM Darurat kasus positif dan kematian Covid-19 tetap tinggi, bervariasi hari ini turun, besok naik lagi dan seterusnya belum penurunan angka kematian dan keterjangkitannya. Data (22/7/2021) seluruh Indonesia menjelaskan Peningkatan kasus sebanyak 2,95 juta orang, sembuh 2,32 juta orang, dan meninggal 76.200 orang. Per tanggal 20 Juli 2021 vaksinasi minimal 1 (satu) dosis 42.360.779 populasi 15,7%, divaksinasi lengkap 16.453.805 populasi 6,1% .

Pemerintah melakukan penambahan PPKM Darurat melihat data penambahan kasus dan bed rumah sakit mengalami penurunan dan mendengar suara masyarakat terdampak PPKM Baru. Pasar-pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari akan diizinkan buka hingga pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. PKL, toko kelontong, agen outlet, pangkas rambut, loundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil lainnya sejenis diizinkan buka. Sementara warung makan, pedagang kali lima, lapak jajanan yang sejenisnya punya tempat usaha di ruangan terbuka dengan proses ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dan maksimum waktu makan setiap pengunjung 30 menit.

Pemerintah melakukan PPKM Baru dengan berbagai alasan apabila adanya penurunan jumlah terpapar dan angka kematian Covid-19. Berbagai daerah memiliki kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan yang tidak dapat membatasi kerumunan orang banyak. Misalnya pesta perkawinan, kematian, tujuh hari, empat puluh hari, 100 berkerumun orang banyak. Pemerintah desa, khususnya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) jangan memberi toleransi kepada warganya melakukan syukuran yang mengundang berkerumun orang banyak.

PPKM Darurat, berarti pemerintah belum memperoleh data yang akurat dan dipercayai dari berbagai daerah di Jawa dan Bali, sehingga pemerintah belum melakukan evaluasi mendalam. Pemerintah memperoleh laporan dari daerah-daerah global angka kematian, terpapar, keterjangkitan. Apalagi yang melakukan Isoman atas kemauan sendiri, tanpa perawatan, pemantauan dokter/Nakes. Hal ini terjadi, karena msyarakat tidak mau ke rumah sakit  pemeriksaan dengan alasan antrian di Instalasi Gawat Darurat (IGD) ber jam-jam, kekurangan oksigen, dan ada yang meninggal.

Pemerintah harus mencari solusi/jalan keluar untuk menjawab penyelesaian, pemecahan masalah Covid-19 tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Jika, perpanjangan pemerintah melakukan uji coba kepada masyarakatnya sendiri, padahal pembatasan/penyekatan jalan-jalan protokol, bahkan jalan-jalan desa, telah menghambat masyarakat melakukan kegiatan mencari nafkah. Jadi, bukannya Covid-19 mematikan, tetapi yang mematikan akibat penerapan peraturan. Hal ini, harus dipikirkan pemerintah/pemerintah daerah, suatu peraturan darurat  diterapkan sudah dilakukan pengkajian sosiologi, budaya, ekonomi, dan politik.

Terapkan Lockdown

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh TNI/Polri/Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat (Ormas), Parpol vaksinasi gratis di gedung, tempat terbuka dengan bergerombolan warga sebenarnya bukan menyelesaikan masalah. Sehari bisa melakukan vaksinasi sekitar 3.000 orang, tetapi yang datang sekitar 4. 000 orang. Kegiatan ini tujuan mulia, warga yang berkeinginan vaksin, berarti kita membuka klaster baru wabah/virus menunggu antrian  berjam-jam.

Sebaiknya program TNI, Polri, Ormas, Parpol mendaftar melalui Ketua RT, Ketua RW, kemudian dokter/Nakes datang rumah ke rumah melakukan vaksinasi. Hal ini, lebih efektif, efisensi, dan tepat sasaran, juga masyarakat tidak bergerombolan/berkerumun. Ini, merupakan solusi terbaik. Belum lagi aksi membagi Sembako kepada masyarakat, juga kurang efektif dan tidak pada sasaran hanya bersifat insidentil.

Pemerintah bukan melakukan PPMK Darurat, tetapi menerapkan lockdown dengan jangka waktu satu bulan seluruh biaya hidup ditanggung negara/pemerintah daerah. CNN (7/2/2021) anggaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp627,9 triliun dan CNN (5/7/2021) menambah Rp225,4 triliun tambahan anggaran antisipasi kebijakan PPKM Darurat.

APBD Kabupaten/Kota dipangkas 30 sampai dengan 40 persen dari total APBD, sehingga dapat membiayai. Berbangga kepada Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan seluruh kegiatan DPRD sekitar Rp10 miliar lebih, diserahkan semuanya kepada Pemerintah Kota Malang keperluan Covid-19. Bahkan gedung DPRD-nya digunakan pasien Covid, anggota DPRD bekerja dari rumah masing-masing secara live streaming.

Kadiknas Kesehatan Kabupaten Malang Arbani; USIA TERPAPAR VIRUS VARIAN DELTA RENTAN 20-40 TAHUN

NAGiNEWS, MALANG - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo mengatakan, penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan Varian Delta dinilai lebih berbahaya daripada varian sebelumnya. Jika masyarakat tidak berhati-hati dan mengabaikan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, tingkat menyerang sangat tinggi.

Menurut Arbani, hal ini perlu disampaikan ke masyarakat, agar tetap menerapkan Prokes Covid-19, terutama menggunakan masker dobel saat beraktivitas di luar rumah. "Virus ini, terbanyak menyerang masyarakat usia produktif, yaitu berkisar antara usia 20 hingga 44 tahun. Masyarakat usia produktif menjadi mudah terpapar Covid, karena intensitas aktivitas kesehariannya dinilai sangat tinggi", ungkap Arbani, kepada Wartawan mendamping Bupati Malang HM. Sanusi meninjau Depo Isi Ulang Oksigen, Senin (26/7/2021).

Lanjut Arbani, di usia produktif, mereka masih kerja dan aktivitas lainnya. "Kegiatan di luar rumah cukup tinggi, makanya resiko terpapar Covid juga sangat tinggi", ujar Arbani mantan Plt Direktur Rumah Sakit Kanjuruan, Kepanjen.

Arbani mantan Direktur Rumah Sakit Lawang menjelaskan, data yang ada saat ini, prosentase masyarakat usia produktif yang terpapar Covid-19 sekitar 43 persen, disusul usia 45 sampai 54 tahun sekitar 21,2 persen. Paling sedikit adalah untuk kategori usia 5 hingga 9 tahun sekitar 1,7 persen. (rik/eman/oskar).

Bupati Malang HM. Sanusi; USULKAN KE PEMPROV JATIM SAVE HOUSE RUSUNAWA ASN KEPANJEN JADI RS LAPANGAN

NAGiNEWS, MALANG - Bupati Malang, HM. Sanusi mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Save House Rusunawa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kepanjen menjadi Rumah Sakit (RS) Lapangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sanusi menjelaskan usulan RS Lapangan untuk dijadikan alternatif, karena saat ini RS Rujukan di Kabupaten Malang sudah penuh semua. "Kami ajukan ke Bu Gubernur, agar Save House Rusunawa bisa jadi alternatif RS Lapangan penanganan Covid", kata Sanusi mantan Wakil Bupati Malang, kepada Wartawan, Senin (26/7/2021).

Dikatakan Sanusi, usulan RS Lapangan tersebut di luar kebijakannya soal Ruang Isolasi Terpadu di 33 Kecamatan yang memiliki 2.560 bed. "Save House Rusunawa ASN apa bila jadi RS Lapangan memiliki 96 bed, dikhususkan untuk penanganan pasien Covid-19 kategori ringan hingga sedang. "Jika, disetujui Pemprov Jatim, maka  Rusunawa ASN akan dimbilalih oleh Pemprov Jatim", ujar Sanusi, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang. (rik/oskar).

Jumat, 16 Juli 2021

Ketua DPRD Kota Malang Made Rian; HABISKAN ANGGARAN DEWAN RP10,35 MILIAR UNTUK MENANGANI COVID-19

NAGiNEWS, MALANG - Ketua DPRD Kota Malang,  I Made Rian Dian Kartika mengatakan, seluruh dana yang tersedia untuk keperluan DPRD bila perlu dihabiskan untuk menangani pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Malang.

Made Rian menjelaskan, anggaran yang digeser sebesar Rp3 miliar dari perjalanan dinas, Rp4 miliar Makan dan Minum (Mamin), reses yang tidak diadakan, dan Rp3,1 miliar dari pengadaan mobil dinas yang tidak digunakan. Hal ini, semakin melonjaknya kasus Covid-19 di Kota Malang berujung pada penuhnya ketersediaan bed di Rumah Sakit (RS) kelangkaan obat-obatan dan oksigen, bahkan tidak jarang banyak masyarakat meninggal saat melakukan Isolasi Mandiri (Isoman) di rumah, dan ada yang meninggal sedang antrian di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit (RS).

Menurut Made, hal ini tidak luput menjadi catatan dewan. “Banyaknya kasus Isoman meninggal di rumah, sehingga menjadi perhatian kami. Ini kok bisa terjadi di Kota Malang", tegas Made, mengharapkan RS Tentara Soepraoen, Sukun segera dioperasi.

Menurut catatan dewan ada 268 bed yang disiapkan, namun sampai saat ini, belum bisa dipakai. "Kita sudah meminta agar dapat dapat segera difungsikan", ujar Made, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, kepada wartawan usai Rapat Paripurna.

Menanggapi masalah Belanja Tidak Terduga (BTT) yang menjadi rekomendasi para Fraksi, menurut Made penggunaan BTT adalah hak Pemkot Malang. “Untuk BTT itu adalah hak beliau semuanya. Jadi tanpa persetujuan Dewan. Awal 2020 kita sudah menyiapkan Rp200 miliar. Sampai sekarang catatan yang masuk ke kami baru terpakai Rp54 miliar", ungkap Made, berapa sisanya belum ada laporan.

Dikatakan Made, BTT merupakan anggaran yang lebih leluasa untuk penanganan dan penanggulangan Covid. “Saya sudah sampaikan sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD silakan dipergunakan BTT selama untuk kepentingan masyarakat", berulang kali Made mengusulkan kepada eksekutif, yang terpenting sekarang adalah keselamatan masyarakat.

Dewan sudah memberikan leluasa kepada eksekutif untuk melakukan saja. "Dewan akan menyetujui. Jadi perlu saya sampaikan dewan tidak akan menghambat terkait penggunaan anggaran. Malah kita mendorong. Habiskan anggaran yang tersedia", kata Made, saat ini dewan sudah melakukan refocusing.

Dewan telah merefocusing sebanyak Rp10,35 miliar. "Sudah kami geser anggaran dari perjalanan dinas, reses Mamin, serta pengadaan mobil dinas untuk empat pimpinan dan komisi", urai Made, dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang.

Jika PPKM Darurat diperpanjang sampai Agustus atau September, dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) seluruh anggaran perjalanan dinas dialihkan. "Ini, adalah  komitmen kami. Bila perlu, habiskan semua anggaran dewan untuk penanganan pandemi  Covid-19", tegas Made, juga menawarkan gedung DPRD Kota Malang dipergunakan untuk menampung pasien dan kami berkantor di rumah saja (ris/har/mas/oskar).

Kasatlantas Polres Malang AKP Agung Fitransyah; MENUNGGU INSTRUKSI PEMBERLAKUAN SIM C BARU

NAGiNEWS, MALANG - Kasatlantas Polres Malang, AKP Agung Fitransyah mengatakan, masih menunggu instruksi lebih lanjut dan belum bisa memberikan keterangan mengenai penggolongan untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) C yang baru.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. "Dalam peraturan tersebut Pasal 3 ayat (2) tertulis akan ada penggolongan untuk SIM C, menjadi tiga golongan SIM C, yakni SIM C, C1, dan CII", jelas AKP Agung, belum menerapkan menunggu instruksi dari atasan kepada wartawan, Jumat (16/7/2021).

Selanjutnya dijelaskan AKP Agung, dalam Perpol tersebut yang dikeluarkan pada Februari 2021, SIM C dibagi menjadi SIM C, SIM CI, dan SIM CII sesuai dengan kapasitas silinder mesin kendaraan. "Untuk SIM C bagi pengemudi motor kapasitas silinder mesin sampai dengan 250cc, SIM CI, untuk motor silinder mesin di atas 250cc sampai dengan 500cc, atau kendaraan bermotor sejenis yang menggunakan daya listrik. Sedangkan untuk SIM CII untuk pengemudi kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas silinder mesin di atas 500cc, atau kendaraan bermotor sejenis yang menggunakan daya listrik", ujar AKP Agung, rencananya belum melaksanakan menunggu instruksi dari Dirlantas Polda Jatim, dan Kakorlantas Polri.

Agung mengatakan, ritme kepengurusan SIM baik itu perpanjangan maupun baru saat ini, ritmenya mengalami penurunan. Saat ini, ritme pengurusan SIM saat PPKM Darurat mengalami penurunan, karena kebanyakan di rumah.(rik/eman/oskar).

Kamis, 15 Juli 2021

Jubir Satgas Covid-19 Kota Malang dr Husnul Muarif; JANGAN TAKUT 81,7 PERSEN TELAH SEMBUH

NAGiNEWS,MALANG - Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Malang, dr Husnul Muarif mengatakan, jangan takut pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Malang telah sembuh 81,7 persen. Kenaikan angka Covid-19 ternyata dibarengi dengan angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Malang terus meningkat.

Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Kota Malang, dr Husnul Muarif (Foto: Istimewa).

Menurut  Husnul, saat ini ada masuk 81,7 persen. Jika dirincikan jumlahnya per 14 Juli 2021, dari total konfirmasi positif sebanyak 8.091 kasus, maka sebanyak 6.407 diantaranya sembuh. "Artinya, harapan untuk sembuh bagi penyintas masih terbuka lebar.

Bahkan, angka kesembuhan atau recovery rate Kota Malang sempat menyentuh angka 90 persen sesuai standar yang ditetapkan oleh WHO", ungkap Husnul, kini kembali menurun seiring pertambahan kasus harian yang meningkat drastis belakangan ini.

Dijelaskan Husnul, dalam artian turun ya bukan anjlok, karena ada pertambahan kasus positif harian. "Jadi, angka kesembuhan dibagi angka kasus aktif harian, jadilah 81,7 persen", ujar Husnul kepada wartawan, Kamis (15/7/2021).

Diketahui, kasus aktif harian di Kota Malang terus melonjak drastis, dimana rata-rata perharinya ada 10-16 kasus baru. Terakhir, pada Selasa (13/7/2021), bahkan angkanya cukup dramatis tembus 310 kasus dalam sehari "Berbagai upaya dilakukan untuk memacu angka kesembuhan kembali naik, sehingga optimisme baru di masyarakat. Bahwa Covid-19 bisa disembuhkan, sepanjang masyarakat sadar dan kooperatif serta patuh pada Protokol Kesehatan", optimis Husnul, naik terus juga terus upaya perbaikan pelayanan treatment, baik di rumah sakit dan juga memperluas 2T (testing dan tracing).

Menurut Husnul,  alam menggenjot 2T  memang masih jadi PR besar. Karena Pemkot Malang sendiri belum bisa melayani tes polymerase chain reaction (PCR) secara gratis. Karena dengan tanpa biaya inilah, masyarakat aktif memeriksakan diri.

”Iya, sampai saat ini, juga belum bisa memberikan layanan tes Swab gratis. Kita fokus aktif sementara di tracing (pelacakan kontak erat) saja, baru kita testing", jelas Husnul, yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.

Seiring dengan itu, kata Husnul capaian vaksinasi di Kota Malang terus digeber. Total dari jatah vaksin yang didapat sebanyak 346.640 dosis, yang sudah didistribusikan dan disuntikkan sekitar 303.000 orang.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan pihaknya juga mengejar pembentukan herds immunity (kekebalan massal) melalui vaksinasi. Herds immunity, itu bisa dicapai jika 70 persen penduduk sudah divaksin. "Dari total populasi mencapai 800 ribu lebih, maka sedikitnya harus ada 500 ribu jiwa yang harus divaksin. Dalam waktu dekat nanti akan ada serbuan vaksin", ujar Sutiaji, mantan Wakil Walikota Malang, harap target membentuk herds immunity bisa segera tercapai. (ris/her).

EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK PERPPU NO 1 TAHUN 2020


(Pemerintah Pembiaran Praktek KKN)

George da Silva


MINGGU TERAKHIR INI
, semakin meningkatnya korban pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) gelombang kedua di se antero nusantara. Angka kematian meningkat, angka terpapar Covid-19 membengkak, sehingga beberapa rumah sakit dan pelayanan kesehatan tidak dapat menampung pasien, maka dibangun tenda-tenda darurat. Ada yang meninggal sedang antri di Instalasi Gawat Darurat IGD) Rumah Sakit. Pemberitaan CNN tanggal 7 Pebruari 2021 Pemerintah menaikkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) semula senilai Rp619 triliun menjadi Rp627,9 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati penambahan alokasi anggaran PEN dilakukan untuk menahan tekanan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini, membuka peluang terjadinya praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam mengelola keuangan  negara dan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19.

Kebijakan Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya). Berarti, negara/pemerintah mengalokasikan nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Jadi, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Tujuannya, adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.

Kebijakan dikeluarkan Pemerintah merupakan objek kajian kebijakan publik baik pada tahap formulasi/perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sangat berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan memerintah. Keputusan kebijakan politik ditujukan untuk mempengaruhi kinerja aparatur, mengatur alokasi sumber daya publik, mengatur alokasi anggaran publik, dan mengarahkan kegiatan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

Perppu ini, melakukan tindakan politik dan ekonomi, sehingga isi dari Pasal 27 melindungi pejabat baik di tingkat pusat/daerah dan para rekanan melakukan perjanjian kerja pengadaan barang/jasa Covid-19. Pasal ini, melindungi semua kebijakan yang diambil oleh pejabat seolah-olah rakyat yang menjadi objek demi stabilitas ekonomi, kebijakan pembiayaan untuk memulihkan ekonomi nasional dan penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan “kerugian negara”, juga tidak dapat dituntut secara “perdata” maupun “pidana”, jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada “itikad baik” sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini,  digunakan terkait dengan tindakan/kegiatan Pemerintah serta pelaku negara, sehingga dituangkan dalam bentuk Perppu. 

Pembiaran KKN

Perppu ini, jelas betapa proteksinya Pemerintah terhadap pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah dan jelas-jelas melakukan pembiaran tanpa pengawasan yang ketat oleh Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, Kepolisian, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi) terhalang dengan Perppu ini.

Pasal 27 ayat (1) “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”. Diperparah lagi dengan ayat (2) “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata mapun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Perppu ini, sangat melindungi para pejabat pusat/daerah dan membiarkan melakukan praktek KKN. 

Hal ini, akan membuka peluang untuk para pejabat di daerah melakukan praktek KKN, bertopeng dibalik “itikad baik”. Seolah-olah pembiaran kepada pejabat di tingkat pusat/daerah bermain dalam grey area (daerah abu-abu), menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah. Para pejabat dapat melakukan “kong kali kong” dalam pembelanjaan barang/jasa bersama para rekanan. Padahal, negara/pemerintah sedang gencar-gencarnya berperang melawan korupsi, di sisi lain Pemerintah melindungi dengan Perppu ini. Pemerintah tidak serius dalam pemberantasan KKN di negeri ini dan membiarkan para pejabat melakukan praktek KKN.

Sedangkan pada ayat (3) “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara”. Bagaimana dengan UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana. Pemerintah melakukan kebijakan politik menggunanakan discretion situations (situasi kebijakan). Jelas, pertanggungjawaban diskresi ini, dalam bidang keuangan dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR untuk presiden dan DPRD bagi gubernur/bupati/walikota yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, diskresi diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam bidang keuangan, khususnya alokasi anggaran APBN/APBD sepanjang mendapat persetujuan dari atasan pejabat.

Perppu Ditinjau

Perppu ini, harus dievaluasi untuk melihat sebagai kegagalan suatu kebijakan apakah diskresi situasional dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan serta telah dilaksanakan dapat memberikan dampak yang diinginkan Pemerintah, atau sebaliknya. Jadi, evaluasi dilakukan, karena tidak semua program kebijakan publik menyangkut stabilitas keuangan negara/daerah pada masa Covid-19 serta ancaman membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, apakah sudah berjalan sesuai aturan. Perppu ini, sudah melalui pertimbangan yang matang dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Sebenarnya naskah akademis telah bisa menganalisa dampak sosial politik yang akan terjadi.

Pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan dari pejabat di tingkat pusat/daerah dicapai antara lain efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, resposifitas, dan ketepatan. Kinerja pemerintah pusat/daerah efektifitas keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Belum tercapai, bukti semakin meningkat angka kematian dan korban Covid-19 gelombang kedua di seluruh tanah air. Efisiensi, akan terjadi penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal, sehingga tujuan tercapai. Kita menyaksikan SDM penanganan Covid-19 jauh dari harapan. Masih tercecer/ketelodoran dalam penanganan pandemi, karena diukur dari unit pelayanan di rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan perlu perhitungan melalui biaya dialokasikan negara belum menunjukkan penekanan kematian dan terpapar Covid-19. Negara/pemerintah sudah mengerahkan seluruh upaya. Kecukupan, seberapa besarnya tingkat efektivitas penanganan Covid-19, bagaimana mengukur/memprediksi seberapa jauh  melayani kebutuhan, nilai, kesempatan menyelesaikan Covid-19. Terlihat, belum kecukupan pendistribusian vaksin, masih keterlambatan pengiriman dari pusat ke daerah-daerah, sehingga pelayanan terhenti  atau dibatasi. Pemerataan, berarti sama dengan keadilan diberikan kepada masyarakat atau sasaran berhubungan dengan regulasi, sosial, pendistribusian, efektivitas, efisiensi mencukupi biaya yang bersifat kewajaran. APBD di daerah telah dipangkas anggaran mencapai 30 sampai 40 persen, tetapi Covid-19 semakin meningkat.

Selanjutnya Responsifitas, tanggapan kebijakan yang dikeluarkan terutama Perppu ini, oleh Pemerintah/Pemda dapat melayani kebutuhan masyarakat atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hal ini, tanggapan dari masyarakat atas pelaksanaan para pejabat pusat/daerah. Masyarakat kelihatan acuh tak acuh Covid-19, Pemerintah tidak tegas dalam penerapan peraturan. Ketepatan, walaupun vaksin Covid-19 divaksinasikan kepada masyarakat tanpa memungut biaya alias gratis, di lihat adalah substansi tujuan bukan cara atau instrumen merealisasikan tujuan. Ketepatan pendistribusian vaksin ke darah-daerah belum ada kepastian yang jelas, sehingga para dokter dan tenaga kesehatan, serta partisipasi masyarakat terhalang dengan kepastian baik secara hukum, anggaran, dan pelaksanaannya. Kesimpulan, bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebaiknya ditinjau kembali terutama Pasal 27 atau dicabut. Diharapkan masyarakat, tidak memberi kesempatan atau peluang bagi pejabat pusat/daerah melakukan praktek KKN. (Penulis Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang).